KUNINGAN – Dukungan terhadap hasil Rapat Paripurna Ke-12 DPR RI mengenai Percepatan Reformasi Polri terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Kuningan. Salah satunya datang dari tokoh agama Desa Ancaran sekaligus Ketua DKM Masjid Al-Aman, Ustadz Jojo.
Dalam pernyataannya pada Kamis (29/01/2026), Ustadz Jojo secara tegas menyatakan dukungannya terhadap poin kesimpulan Komisi III DPR RI yang menetapkan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, bukan di bawah kementerian.
"Saya selaku Ketua DKM Masjid Al-Aman Ancaran, mendukung penuh agar Polri tetap berada langsung di bawah naungan Bapak Presiden. Ini adalah langkah yang sangat tepat untuk menjaga netralitas dan kemandirian Polri," ujar Ustadz Jojo.
Menurut beliau, dengan posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala Negara, birokrasi dalam pelayanan keamanan menjadi lebih singkat dan cepat. Hal ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat bawah, terutama dalam menjaga kondusifitas wilayah.
"Kami ingin Polri tetap kuat dan fokus sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jika tetap di bawah Presiden, jalur koordinasi dalam menjaga Kamtibmas akan lebih mantap dan tidak terintervensi oleh kepentingan birokrasi yang panjang," tambahnya.
Ustadz Jojo juga berharap, dengan disetujuinya delapan poin Percepatan Reformasi Polri oleh DPR RI, institusi kepolisian ke depan semakin profesional, transparan, dan dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Kuningan.
"Semoga Polri terus amanah dalam menjaga keamanan bangsa dan negara, serta selalu hadir di tengah umat untuk memberikan rasa aman," pungkasnya.
Penetapan posisi Polri di bawah Presiden ini menjadi salah satu poin krusial dalam sidang paripurna tersebut guna menjamin stabilitas keamanan nasional dan mempercepat transformasi Polri yang lebih modern dan berintegritas.
