patroli88investigasi.comSUKABUMI – Desk Ketenagakerjaan Polri menunjukkan hasil nyata. Sejak 2025 hingga Agustus 2026, sebanyak 4.236 pekerja terdampak PHK berhasil difasilitasi untuk kembali bekerja.
SUKABUMI – Kapolri menyampaikan capaian tersebut saat menghadiri puncak HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di Sukabumi, Senin (14/9/2026).
Menurut Kapolri, Desk Ketenagakerjaan dibentuk untuk memberikan perlindungan dan mempercepat penyelesaian persoalan hubungan industrial yang sebelumnya kerap berlarut-larut.
“_Desk Ketenagakerjaan yang kita bentuk untuk memberikan perlindungan terhadap rekan-rekan ketika ada permasalahan industrial, hari ini bisa membantu ratusan peristiwa yang mungkin bertahun-tahun tidak selesai, bisa kita selesaikan. Kemudian ribuan pekerja juga bisa kembali bekerja_,” ujar Kapolri.
*Data Capaian Agustus 2026*
Berdasarkan data, Desk Ketenagakerjaan Polri telah menangani *358 perkara ketenagakerjaan* dan memfasilitasi *4.236 pekerja terdampak PHK* agar kembali bekerja.
Ke depan, desk ini akan terus menjadi instrumen penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara cepat, objektif, profesional, dan berkeadilan.
Kapolri menegaskan penyelesaian persoalan buruh membutuhkan komunikasi dan kolaborasi. Sebab isu ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut hubungan pekerja dan perusahaan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga pekerja.
*Dorong Masuk RUU Ketenagakerjaan*
Dalam kesempatan itu, Kapolri juga mengapresiasi dukungan kalangan buruh yang mendorong agar Desk Ketenagakerjaan Polri masuk dalam revisi RUU Ketenagakerjaan.
“_Dukungan tersebut memberikan ruang bagi Polri untuk terus berkontribusi membantu menyelesaikan persoalan perburuhan_,” katanya.
Kapolri menekankan hubungan buruh dan pengusaha harus dibangun sebagai kemitraan. Kesejahteraan pekerja akan meningkatkan produktivitas, sementara perusahaan yang sehat akan menjaga lapangan kerja dan investasi.
Karena itu, sengketa industrial diharapkan diselesaikan lewat dialog dan musyawarah. Polri juga berkomitmen menjaga keamanan kawasan industri serta membantu penyelesaian persoalan hubungan industrial.
“_Kami berharap sinergi Polri, buruh, pengusaha, dan pemerintah terus diperkuat agar semakin banyak buruh yang memperoleh kepastian kerja_,” pungkasnya.
By Humas
