JAWA BARAT- Ketua DPD SWI Kabupaten Karawang, Yusuf dan Ketua DPD SWI Kabupaten Ciamis Yeyep Arip menilai bahwa proses pembentukan struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tak transparan. Para Ketua DPD yang paham kondisi di lapangan tidak dilibatkan.
"Idealnya kami di pengurus DPD ditanya dan dilibatkan. Semua proses seharusnya dilakukan secara transparan, terbuka, dan melibatkan seluruh unsur pengurus organisasi," ujar Yusuf dan Ayep yang hanya menyimak dari group WA SWI Official.
Sebagai bagian dari keluarga besar SWI, pengurus di tingkat DPD maupun DPW memiliki hak untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan organisasi, khususnya dalam agenda penting seperti pembentukan struktur DPP.
Rapat pleno pembentukan struktur DPP idealnya diumumkan dan diundang kepada seluruh pengurus SWI di Indonesia. Kehadiran dalam rapat memang tidak dapat dipaksakan, namun yang terpenting adalah adanya keterbukaan informasi dan kesempatan yang sama bagi seluruh pengurus untuk berpartisipasi.
"Jika ada pengurus yang tidak dapat hadir, hal tersebut bukan menjadi masalah.
Namun, pengurus harus tetap dilibatkan melalui pemberitahuan resmi dan mekanisme organisasi yang jelas," ujar dua wartawan senior tersebut.
Dikatakan Ayep, dari wajah-wajah yang terpilih jadi pengurus DPP, semua berdasarkan kedekatan asas domisili Jakarta. Tidak ada kaderisasi bagi kader daerah.
"Dengan demikian, setiap keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat serta mencerminkan semangat kebersamaan dan demokrasi organisasi," tambah Yusuf.
Pengurus yang hadir dalam rapat tentu menunjukkan kesediaan dan komitmennya untuk bersama-sama membangun SWI sebagai wadah wartawan yang profesional, solid, dan berintegritas. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh pengurus dalam agenda strategis organisasi merupakan hal yang penting demi menjaga persatuan, kepercayaan, dan kemajuan SWI di masa mendatang.
"Kami DPD SWI Kabupaten Karawang
mendorong transparansi, kebersamaan, dan keterlibatan seluruh pengurus dalam membangun organisasi yang lebih baik. Tapi jika cara kerja mesin DPP hanya berdasarkan kedekatan Jakarta centris, maka kader di daerah tidak punya jam terbang," pungkas Ayep dan Yusuf.
Tim
