Patroli88investigasi
KUNINGAN — Rencana karnaval budaya dalam rangka Hari Jadi ke-528 Kuningan yang akan memvisualisasikan enam zaman perjalanan sejarah Kuningan layak diapresiasi sebagai upaya mendekatkan sejarah kepada masyarakat.
Namun, justru karena membawa nama sejarah, publik berhak meminta sesuatu yang lebih mendasar: keterbukaan kurasi.
Jangan hanya tampilkan hasil akhirnya. Buka proses yang melahirkan narasi enam zaman tersebut.
“Mereka bicara sejarah, tetapi jangan lupa, ketika bicara sejarah harus ada dasar. Tinggal dipertanyakan saja bukti atau dasar yang menurut mereka itu sejarah,” kata Santos Johar, Humas Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI).
Menurut Santos, Dewan Kebudayaan dan panitia tidak cukup hanya menjelaskan konsep karnaval. Mereka perlu membuka kepada publik siapa tim yang menyusun materi sejarah, siapa yang melakukan kurasi, referensi apa yang digunakan, dokumen atau sumber apa yang menjadi pijakan, serta bagaimana proses verifikasi dilakukan.
Termasuk menjelaskan secara tegas mana yang merupakan fakta sejarah, hasil interpretasi, legenda, cerita rakyat, dan rekonstruksi artistik.
Jangan minta publik percaya begitu saja
Keterbukaan kurasi menjadi penting karena apa yang ditampilkan dalam karnaval berpotensi dianggap masyarakat sebagai sejarah yang sudah pasti benar.
“Kalau memang enam zaman itu merupakan hasil kajian sejarah, buka kajiannya. Jangan publik hanya diminta percaya karena yang menyampaikan adalah lembaga kebudayaan atau panitia,” ujar Santos.
Menurutnya, kurasi bukan sekadar urusan internal panitia. Ketika hasil kurasi tersebut kemudian dibawa ke ruang publik dan diperkenalkan kepada masyarakat sebagai sejarah Kuningan, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui dasar pertanggungjawabannya.
Jika terdapat perbedaan penafsiran antar-sejarawan atau sumber, hal itu juga semestinya dijelaskan. Begitu pula jika ada bagian yang bersumber dari tradisi lisan atau legenda, jangan diposisikan seolah-olah memiliki kedudukan yang sama dengan fakta sejarah yang didukung bukti.
Enam zaman, enam pertanyaan publik
Karena itu, FORMASI mendorong agar sebelum karnaval digelar, panitia setidaknya membuka:
- siapa penyusun materi enam zaman;
- siapa tim kurator atau ahli yang melakukan verifikasi;
- referensi dan sumber sejarah yang digunakan;
- dasar pemilihan tokoh, peristiwa, simbol dan periode yang ditampilkan;
- bagian mana yang merupakan fakta, interpretasi, legenda atau kreativitas artistik;
- serta hasil atau dokumen kurasi yang menjadi dasar materi karnaval.
“Ini bukan untuk menghambat karnaval. Justru agar karnaval sejarah Kuningan memiliki bobot akademis dan tidak meninggalkan persoalan di kemudian hari,” kata Santos.
Jangan sampai meriah di jalan, bermasalah dalam sejarah
Menurut Santos, persoalannya bukan sekadar acara berlangsung beberapa jam. Narasi yang ditampilkan dapat membentuk cara generasi muda memahami masa lalu daerahnya.
Jangan sampai anak cucu menerima sebuah narasi sebagai sejarah hanya karena pernah dipertontonkan dalam karnaval.
Dewan Kebudayaan dan panitia karena itu dituntut tidak hanya bertanggung jawab atas kemeriahan acara, tetapi juga atas akurasi narasi yang mereka tampilkan.
Sebab ukuran keberhasilan karnaval bukan hanya seberapa ramai penonton, seberapa megah kendaraan hias, atau seberapa menarik kostumnya.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apakah sejarah yang dipertontonkan benar-benar memiliki dasar yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan?
“Sejarah bukan properti panggung. Sejarah bukan dekorasi. Kalau memang enam zaman itu adalah sejarah Kuningan, maka buka dasar dan kurasinya kepada publik. Biar masyarakat bisa menilai, bukan sekadar percaya,” tegas Santos.
Sebelum sejarah Kuningan turun ke jalan, ada baiknya kurasi sejarahnya terlebih dahulu naik ke meja publik.
Buka sumbernya. Buka kurasinya. Buka pertanggungjawabannya.
Jangan sampai karnavalnya transparan ditonton masyarakat, tetapi proses menentukan sejarahnya justru tertutup.
