patroli88investigasi.com//
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kepolisian Resor Sumbawa Barat melakukan Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa hibah dana bantuan pengamanan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), bertempat di halaman Gedung Graha Fitrah Komplek Perkantoran KTC Taliwang, hari Senin (22/04/2024).
Atas Nama Bupati Sumbawa Barat Penandatanganan NPHD ini dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST., M.M.Inov dan Kapolres Sumbawa Barat AKBP. Yasmara Harahap, S.IK., ikut disaksikan oleh Sekretaris Daerah, Amar Nurmansyah, ST., M.Si, Kepala Badan Kesbangpoldagri Suharno, S.Sos., dan kabag Ops Polres Sumbawa Barat.
Terkait hal ini, Kepala Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa Barat Suharno, S.Sos., melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan, Titin Yuliani, SSTP., M.Ec.Dev menyampaikan bahwa dana hibah tersebut adalah sebagai bentuk kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk menganggarkan anggaran pengamanan untuk setiap tahapan pilkada.
“Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menganggarkan pengamanan pelaksanaan pilkada Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2024, sebelumnya pemerintah daerah telah mendatangani NPHD untuk Bawaslu Dan KPU. Jadi, 4 (empat) Institusi/Lembaga yang sifatnya wajib dianggarkan pelaksanaan pilkada yakni KPU, Bawaslu, Polres Sumbawa Barat dan Kodim 1628 Sumbawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor:54 Tahun 2019 dan sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor: 41 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor: 15 Tahun 2023, hibah dana bantuan ini dimaksudkan untuk pengamanan Pilkada serentak tahun 2024”, kata Titin.
Lanjut Titin Yuliana bahwa pemberian hibah dana pengamanan pilkada tersebut berdasarkan kesepakatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan telah disetujui hibah dana pengamanan pilkada serentak ke Polres Sumbawa Barat sebesar Rp 4.655.719.760, Kemudian untuk Komando Distrik Militer (KODIM) 1628/Sumbawa Barat sebesar Rp 824.946.000, Anggaran tersebut dialokasikan dari tahapan persiapan, penyelenggaraan sampai dengan proses selesainya tahapan pemilu Kada serentak th 2024 nantinya.
“Yang membedakan anggaran hibah dana pengamanan pilkada ini seluruhnya murni bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan hibah dana untuk KPU dan Bawaslu hasil dari sharing anggaran dengan APBD Propinsi NTB dikarenakan pelaksanaan pemilu kada yakni pemilihan bupati dan pemilihan gubernur dilaksanakan secara serentak. Sedangkan anggaran kegiatan pengamanan untuk Komando Distrik Militer (Kodim) 1628/SB ditempatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP)”. Terang titin.
Dengan ditandatanganinya NPHD pengamanan Pilkada 2024 ini merupakan komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada Serentak sehingga dapat dilaksanakan sesuai tahapan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024.
”Pemerintah Daerah berharap dengan adanya hibah dana pengamanan pilkada serentak untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumbawa Barat ini tetap aman dan kondusif sehingga potensi konflik antar kelompok pendukung calon kada dapat diminimalisir”, harapnya.
R.Taka
