Patroli88investigasi
KUNINGAN — Polemik pembongkaran Tugu Bola Dunia di Kabupaten Kuningan dinilai tidak perlu terjadi apabila kepala daerah memiliki kepekaan yang kuat terhadap posisinya sebagai pejabat publik. Pemimpin daerah semestinya mampu menghargai, menjaga dan merawat apa yang telah dibangun oleh para pendahulunya sebagai bagian dari perjalanan sejarah daerah.
Pandangan itu disampaikan Iwa Gunawan, Tokoh Pemuda Marhaen Jawa Barat sekaligus pituin Kuningan. Menurut Iwa, setiap monumen atau simbol kota tidak semata-mata merupakan konstruksi fisik, tetapi dapat mengandung cerita, sejarah, gagasan dan pesan yang berkaitan dengan masa ketika bangunan tersebut dibuat.
"Menurut saya, tidak perlu ada pembongkaran, apalagi merusak dan menggantinya. Monumen apa pun yang dibuat tentunya memiliki cerita dan sejarahnya sendiri pada masanya. Ada makna tersirat maupun tersurat yang ingin disampaikan oleh pembuatnya," ujar Iwa.
Ia menilai, perubahan wajah kota seharusnya tidak dilakukan dengan cara menghapus simbol yang telah lebih dahulu menjadi bagian dari perjalanan daerah.
Jika pemerintahan baru ingin menghadirkan ikon yang merepresentasikan kepemimpinannya, kata Iwa, sebaiknya dibangun di lokasi lain. Bahkan, menurut dia, lokasi baru itu dapat dibuat berdekatan dengan monumen lama sehingga keduanya justru menjadi rangkaian narasi tentang perjalanan dan perkembangan Kabupaten Kuningan.
"Kalau memang ingin membuat ikon sendiri dengan bupati yang baru, buatlah di tempat lain. Kalau perlu berdekatan. Biarkan setiap monumen menceritakan perkembangan yang sedang berlangsung, berlanjut dan berkesinambungan," katanya.
Jangan ubah pembangunan menjadi pertarungan ego
Iwa mengingatkan, seorang kepala daerah harus mampu membedakan antara kebutuhan pembangunan dengan keinginan untuk meninggalkan simbol kekuasaan.
Menurut dia, egoisme kekuasaan sering kali mendorong seorang pejabat ingin menunjukkan bahwa dirinya berbeda dengan para pemimpin sebelumnya. Dalam konteks pembangunan kota, sikap semacam itu justru berpotensi melahirkan resistensi dan konflik horizontal di tengah masyarakat.
"Egoisme kekuasaan sering kali menjadi cikal bakal yang mendorong seseorang yang memiliki jabatan atau kuasa untuk membuktikan bahwa dirinya berbeda dengan yang lain. Sikap seperti itu seharusnya di-break down menjadi semangat partisipatif dan toleransi terhadap apa yang telah dilakukan para pendahulunya demi kepentingan bersama," ujar Iwa.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya kepentingan pihak lain di balik perubahan simbol kota tersebut. Iwa menduga polemik tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan estetika atau revitalisasi kawasan.
"Kalau saya melihat, polemik ini bisa terjadi karena ada orang-orang yang bekerja di balik layar. Entah konsultan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek berupa bangunan yang diproyeksikan untuk mengubah wajah Kota Kuningan dengan caranya sendiri," katanya.
Namun, Iwa menekankan, dugaan tersebut perlu dibuktikan secara terbuka melalui data dan dokumen. Jangan sampai perubahan wajah kota justru menjadi ruang bagi kepentingan segelintir pihak.
Kuningan jangan sampai "melesat" menjadi "meleset"
Iwa mengingatkan bahwa slogan pembangunan seharusnya tercermin dalam cara pemerintah mengelola perbedaan pandangan masyarakat.
Menurut dia, jika proses perubahan simbol kota dilakukan tanpa kepekaan sosial dan tanpa ruang partisipasi publik, slogan kemajuan justru dapat berubah menjadi sumber keresahan.
"Kalau begitu, Kuningan yang diharapkan melesat malah bisa meleset. Bukan menciptakan kemajuan, tetapi justru menimbulkan konflik dan keresahan," ujarnya.
Ia khawatir polemik tersebut berkembang menjadi pertentangan antara kelompok yang pro dan kontra terhadap pembongkaran maupun penggantian simbol kota. Kondisi semacam itu, menurut dia, tidak sehat bagi kehidupan sosial masyarakat Kuningan.
"Jangan sampai masyarakat diadu antara yang pro dan kontra. Penghapusan simbol-simbol dalam bentuk patung atau tugu yang memiliki makna tertentu jangan sampai menjadi sumber perpecahan," katanya.
Pemimpin seharusnya merawat sejarah
Iwa menegaskan bahwa seorang kepala daerah bukan pemilik daerah. Kepala daerah hanya mendapatkan mandat untuk mengelola daerah dalam kurun waktu tertentu.
Karena itu, pembangunan yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya tidak semestinya diperlakukan sebagai sesuatu yang harus dihapus hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan.
"Pemimpin datang dan pergi. Tetapi daerah dan masyarakat tetap ada. Apa yang baik dari masa lalu harus dijaga, sementara yang baru harus dibangun sebagai kelanjutan, bukan sebagai penghapusan," katanya.
Ia menilai kepemimpinan yang dibangun atas ego dan arogansi pada akhirnya justru dapat merusak citra pemimpin itu sendiri.
"Egoisme dan arogansi seorang pemimpin hanya akan melukai dan merusak citranya sendiri sebagai pemimpin atau kepala daerah," ujar Iwa.
Menurut Iwa, seorang pemimpin yang memiliki kepekaan publik seharusnya mampu menjadikan perbedaan sebagai energi pembangunan. Bukan menjadikannya alasan untuk menghapus jejak masa lalu.
"Pemimpin yang baik tidak harus membuktikan dirinya dengan menghancurkan apa yang dibuat pendahulunya. Justru kebesarannya terlihat ketika ia mampu melanjutkan, memperbaiki, dan menambahkan sesuatu yang baru tanpa harus menghilangkan sejarah," pungkasnya.
Tim
