Menanggapi carut-marut tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP FRIC ( Fast Respon Indonesia Center ) , H. D Hardening, akhirnya angkat bicara dan melayangkan kritik pedas terhadap bobroknya kesiapan sistem dan mentalitas panitia di lapangan, Sistem "Eksperimen" yang Cacat Sejak Lahir H. D Hardening menegaskan bahwa aplikasi PCMD terbukti cacat secara teknis dan sangat merugikan masyarakat.
Berbagai keluhan dilaporkan memuncak akibat gangguan teknis (error) yang terus berulang hingga manipulasi/perubahan skor yang tidak masuk akal, "Ini sistem yang bermasalah secara teknis dan dipaksakan, Bagaimana mungkin nasib masa depan anak-anak dipertaruhkan pada aplikasi yang belum matang? Sistem ini seharusnya tidak dibangun egois dari nol hanya demi proyek baru!" tegas Hardening,
Kegagalan total ini bahkan membuat jajaran anggota DPR dan pejabat publik mendesak adanya perbaikan drastis.
Akibat ketidakmampuan Dinas Pendidikan (Disdik) dalam mengelola sistem, pengelolaan IT kini terpaksa dialihkan secara darurat ke Diskominfo, Pengalihan ini menjadi bukti sahih bahwa Disdik gagap teknologi dan gagal mengantisipasi kebutuhan masyarakat.
Kesenjangan Nyata di Kuningan, Sekolah Favorit Makin Eksklusif, Polemik ini terasa kian membara di wilayah Kabupaten Kuningan, Hadirnya sistem PCMD alih-alih melakukan pemerataan, justru memperlebar jurang kesenjangan di sekolah-sekolah favorit, Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa transparansi hanyalah jargon pemanis. Proses seleksi dinilai berjalan di dalam "ruang gelap" yang sarat akan kecurigaan.
Panitia "Gaib" dan Loket Kosong: Orang Tua Murid Terlantar, Hal yang paling menyulut amarah publik adalah mentalitas panitia pendaftaran di lapangan, Berdasarkan pantauan dan laporan otentik di beberapa sekolah favorit di Kuningan, posko pengaduan dan informasi justru kosong melongpong, Panitia yang seharusnya melayani, mendadak "gaib" dan sulit ditemui.
Minim Transparansi, Ruang khusus panitia kosong, memaksa orang tua murid berputar-putar mencari kejelasan tanpa arah, Pelayanan Tebang Pilih: Ada oknum panitia yang bisa ditemui secara personal, namun mayoritas masyarakat justru dipinggirkan dan kesulitan mengakses komunikasi.
"Masyarakat sudah pusing dengan sistem aplikasi yang rumit, ditambah lagi saat datang ke sekolah, panitianya tidak ada di tempat yang sudah dikhususkan! Orang tua harus mencari panitia ke sana-kemari bak pengemis informasi. Ada yang bisa ditemui, ada yang sengaja bersembunyi, Ini murni tidak transparan dan sangat tidak profesional!" cetus Sekjen DPP FRIC dengan nada geram.
Desakan Evaluasi Total dan Reformasi Birokrasi, DPP FRIC mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak kebijakan untuk tidak tinggal diam melihat penderitaan orang tua murid yang dipermainkan oleh sistem dan birokrasi yang bobrok, jika sistem PCMD ini terus dipertahankan tanpa adanya transparansi radikal dan sanksi tegas bagi panitia yang "main kucing-kucingan", maka dunia pendidikan di Kuningan diambang kehancuran moral. Masyarakat menuntut pertanggungjawaban penuh atas kekacauan yang terjadi tahun ini.
