PURBALINGGA, Patroli88Investigasi.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, kembali memantik amarah dan kegaduhan di tengah masyarakat. Kekecewaan warga kembali memuncak setelah beredarnya potret menu makanan dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Langgar yang dinilai sangat tidak layak. Dalam foto yang kini ramai diperbincangkan, porsi dan komposisi makanan yang disajikan di atas nampan logam tampak sangat memprihatinkan.
Alih-alih mendapatkan asupan nutrisi yang mengenyangkan, siswa hanya disuguhi ketupat yang ukurannya diperkirakan hanya setengah porsi yang masih terbalut oleh plastik dengan bekas sayatan benda tajam. Lauk pauk pendampingnya pun sangat minim, yakni hanya terdiri dari dua potong tempe goreng, beberapa butir bakso kecil, dan takaran sayur yang sangat sedikit, ditambah sepotong semangka berbungkus plastik sebagai pelengkap.
Kondisi ini membuat para wali murid dan masyarakat luas mempertanyakan keseriusan pihak SPPG Langgar di Kecamatan Kejobong dalam mengelola program prioritas pemerintah tersebut. Warga menilai proporsi anggaran yang digunakan sangat janggal, mengingat sajian yang diberikan sangat jauh dari standar gizi seimbang untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan. Minimnya sumber karbohidrat dan lauk pauk ini dianggap melenceng jauh dari tujuan utama program MBG yang seharusnya dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan siswa.
Mirisnya, kegaduhan terkait kualitas makananl ini bukanlah kali pertama terjadi di wilayah tersebut. Pada sekitar bulan Maret 2026 lalu, polemik serupa sebenarnya sudah sempat mencuat dan berujung pada digelarnya forum audiensi. Buntut dari kekecewaan yang menumpuk pada saat itu bahkan membuat beberapa sekolah secara tegas menyatakan penolakan terhadap kualitas menu yang diberikan dan keluar dari layanan SPPG Langgar. Namun, munculnya temuan foto menu terbaru ( jumat, 17/4/2026 ) ini seolah membuktikan bahwa evaluasi dari audiensi di bulan Maret tersebut tidak membawa perbaikan yang berarti.
Rentetan kekecewaan ini membuat desakan kepada pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh semakin tak terbendung. Masyarakat menuntut adanya transparansi pengelolaan anggaran serta sanksi tegas bagi pihak penyedia layanan jika terbukti melakukan pemotongan standar gizi. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dan membenahi sistem pengawasan agar program Makan Bergizi Gratis di Purbalingga tidak terus-menerus menjadi proyek yang mengorbankan hak gizi anak-anak sekolah.
Team...
