patroli88investigasi.comBupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banyumas harus benar-benar gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC) melalui Faskes Mitra BPJS. Bahkan, Bupati menyatakan kesiapanya, menggunakan uang pribadinya untuk menanggung biaya warga apabila diperlukan. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2026 Kamis 9 April 2026 di Pendopo Si Panji, Purwokerto.
Bupati mengungkapkan, capaian UHC di Kabupaten Banyumas saat ini telah mencapai 98 persen untuk total kepesertaan JKN, dengan kepesertaan aktif sebesar 80 persen.
"Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas menganggarkan dana sebesar Rp105 miliar. Untuk mendapatkan anggaran tersebut bukanlah hal yang mudah, terlebih di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan, dengan pengurangan dana APBD hingga Rp319 miliar. Kondisi keuangan di seluruh daerah saat lagi agak susah. Saya nyari-nyari duit salah satunya itu untuk menjamin kesehatan masyarakat," jelasnya.
Bupati menegaskan, program UHC menjadi salah satu prioritas utama dalam program TriLas Sadewo-Lintarti, khususnya pada sektor kesehatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup warga dan pelayanan dasar. Untuk itu ia menekankan implementasi UHC non cut off harus benar-benar dijalankan secara maksimal di lapangan.
"Saya mengakui pelaksanaannya tidak semudah yang direncanakan. Implementasinya di bawah ternyata tidak semudah itu. Saya maklum, ada masyarakat yang kepesertaan BPJS-nya belum aktif atau sudah mati dan belum mendaftar kembali. Sehingga butuh waktu lebih dari 24 jam, tapi setelah saya cek, ternyata 1x24 jam itu bisa aktif," lanjutnya.
Bupati juga menyoroti kondisi di lapangan, dimana masih ada warga yang datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi kepesertaan BPJS belum aktif. Dalam kondisi tersebut, pelayanan seringkali terhambat karena status kepesertaan belum memenuhi syarat untuk ditanggung dalam skema UHC.
"Saya menginstruksikan kepada seluruh puskesmas dan klinik Mitra BPJS, agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk membantu pembiayaan sementara bagi warga yang kepesertaannya belum aktif. Kalau kepesertaan tidak aktif, tolong dibantu dulu. Nanti kalo belum bisa saya ganti dulu. Kalau puskesmas atau klinik belum punya anggaran, atau tidak ada CSR yang membackup, ya sudah bayarin dulu," tegasnya.
Bupati bahkan menyatakan kesiapannya menanggung biaya tersebut secara pribadi apabila diperlukan.
"Kalau mereka tidak mau mengeluarkan uang dari CSR atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sudah, nanti tagihkan ke Bupati. Saya bayarin pakai kocek pribadi," ujarnya.
Bupati mencontohkan, salah satu anggota DPRD Banyumas, Ito Anjarini telah melakukan hal serupa dengan menempatkan petugas di puskesmas membantu warga yang belum terdaftar atau belum aktif kepesertaannya.
"Yang tidak tercover oleh anggota DPRD, kalau ada yang datang, berapapun akan saya bayarin," katanya.
Bupati juga mengaku geram karena masih ditemukan adanya pungutan biaya kepada masyarakat, meskipun program pelayanan kesehatan gratis telah disepakati bersama.
"Saya tidak mau dengar ada keluhan masyarakat harus bayar uang administrasi Rp10 ribu dan uang berobat Rp15 ribu. Ini sudah jelas harus gratis," tegasnya.
Ia meminta, pelayanan kesehatan gratis bagi warga Banyumas yang memiliki KTP Banyumas harus diberikan tanpa syarat yang berbelit.
"Tidak peduli dari mana saja, masyarakat Banyumas datang ke puskesmas sudah tidak usah ditanya macam-macam," katanya
Meski demikian, ia mengakui dalam kondisi tertentu, ketika kepesertaan belum aktif di hari yang sama, pasien mungkin masih dikenakan biaya sementara sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu. Meski demikian, hal tersebut seharusnya bisa ditangani melalui dana CSR atau UPZ di masing-masing puskesmas.
"Sehari juga yang berobat tidak sampai lima orang. Kalau dihitung, itu kecil. Kali Rp25.000 saja, nanti juga bisa dimintakan penggantian," jelasnya.
Bupati menyebut masih ada persoalan di lapangan, termasuk laporan dari masyarakat terkait pungutan biaya contohnya ada di Puskesmas Purwokerto Barat. Bupati minta adanya pengawasan ketat terhadap pelayanan di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.
"Dengan saya ngomong keras ini, karena saya mendapatkan aduan dari banyak masyarakat. Tentunya saya akan minta untuk diawasi," ujarnya.
Bupati juga menyoroti ketidakhadiran sejumlah pimpinan fasilitas kesehatan dalam rapat koordinasi tersebut.
"Saya sudah absen, saya panggil. Hal-hal penting seperti ini, direkturnya enggak hadir, itu jadi masalah bagi saya. Itu bukan nyepelekan saya, tapi nyepelekan masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung pentingnya manajemen dalam pengelolaan rumah sakit. Menurutnya, pimpinan rumah sakit tidak harus selalu berasal dari latar belakang medis, selama memiliki kemampuan manajerial yang baik.
"Saya punya mentor Menteri Kesehatan. Beliau bilang, direktur rumah sakit tidak harus dokter. Saya dulu Ketua PMI, bukan orang kesehatan, tapi PMI Banyumas bisa jadi percontohan nasional," ungkapnya.
Ia menambahkan, Menteri Kesehatan saat ini juga memiliki latar belakang non-medis, namun mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
"Kalau memang tidak mampu, ya mungkin diganti dengan orang hukum, orang ekonomi, atau teknik yang mampu memanage rumah sakit menjadi lebih baik," lanjutnya.
Bupati mengakui pada tahap awal implementasi program UHC masih ditemukan berbagai kendala.
"Masalah baru itu pasti ada ‘fraud’-nya. Saya memaklumi hari-hari awalnya masih kacau," ujarnya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan.
"Saya minta di setiap Puskesmas dipasang flyer yang menjelaskan mekanisme pemanfaatan program UHC. Juga akan dibuat video, yang lucu-lucu seperti kartun, supaya masyarakat lebih mudah memahami," jelasnya.
Ia juga menegaskan program ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, bahkan meningkat dari Rp47 miliar menjadi Rp105 miliar.
"Mungkin orang lain bilang saya ngemis-ngemis di Jakarta, tapi ini untuk Kabupaten Banyumas. Dan terbukti, kita mendapatkan anggaran non-APBD sebesar Rp294 miliar, termasuk dari CSR," pungkasnya
By protokoler
