Biro patroli88investigasi.com Mengabarkan
Pemerintah Kabupaten Banyumas menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang dipimpin langsung oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono. Acara yang digelar di Ruang Joko Kahiman ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah, serta undangan lain, dilaksanakan pada Selasa (17/06/2025) di ruang Joko Kahiman Purwokerto. Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan tata kelola layanan permohonan informasi dan data, terutama informasi yang bersifat dikecualikan.
Dalam arahannya, Bupati Sadewo menegaskan bahwa setiap permohonan informasi atau data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bersifat sensitif atau terbatas harus melalui dan seijin Bupati.
“Ada banyak permintaan data yang disampaikan langsung kepada kepala desa, camat, hingga kepala dinas, bahkan dengan nada ancaman. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan. Kita telah sepakati bersama Forkopimda bahwa semua permintaan data yang bersifat strategis harus melalui mekanisme resmi dan seijin saya sebagai Bupati,” tegas Bupati.
Selain itu, forum juga membahas pembentukan Satgas Parkir, sebagai respons atas meningkatnya keluhan masyarakat tentang parkir liar di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
Bupati mengungkapkan bahwa Purwokerto kerap dijuluki “kota sejuta parkir” oleh orang-orang, sehingga perlu tindakan.
“Kita ingin masyarakat nyaman saat beraktivitas di Banyumas. Oleh karena itu, kita akan bentuk Satgas Parkir dengan melibatkan Pemda, TNI, Polri, dan Denpom,” ujarnya.
Pembentukan Satgas Premanisme juga sempat dibahas dalam forum, namun Bupati Sadewo menilai saat ini situasi di Banyumas masih sangat kondusif. Ormas-ormas yang ada cenderung bersinergi positif dengan pemerintah daerah, bahkan sudah terbentuk Paguyuban Ormas dan Elingmas sebagai wadah koordinasi antarorganisasi.
“Premanisme memang menjadi isu nasional, tapi di Banyumas kita masih bisa kendalikan. Fokus utama kita sekarang adalah Satgas Parkir. Kita juga sedang pertimbangkan efisiensi, apakah perlu digabung menjadi satu Satgas,” terang Sadewo.
Untuk memperkuat langkah hukum dan administratif, forum ini juga menghasilkan Kesepakatan Bersama Forkopimda yang telah disetujui oleh Bupati, DPRD, Polresta, Kejaksaan, dan Kodim Banyumas. Kesepakatan tersebut akan dipasang dalam figura resmi di seluruh kantor kepala desa, kepala sekolah, camat, dan lembaga lain di bawah Pemkab.
“Tujuannya adalah agar siapapun yang didatangi oleh oknum tidak bertanggung jawab bisa menunjukkan kesepakatan tersebut sebagai dasar penolakan,” jelasnya.
Bupati menambahkan bahwa pihaknya ingin melindungi perangkat desa, sekolah, dan OPD dari intervensi tidak sah atas data yang seharusnya tidak dibuka ke publik.
(Kontributor Protokoler Pandu Yuristian)
