patroli88investigasi.com
TALIWANG – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berkomitmen penuh mewujudkan tata kelola informasi yang terpadu dan akurat. Langkah nyata dilakukan dengan mempercepat proses integrasi data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mendukung kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Upaya ini menjadi landasan utama agar seluruh target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2024–2029 dapat berjalan tepat sasaran dan terukur.
Dalam Forum Satu Data Indonesia yang digelar di Ruang Rapat Graha Fitrah, Rabu (3/6/2026), Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., menegaskan bahwa ketersediaan data yang terhubung dalam satu sistem tunggal adalah instrumen pengendali kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi. Menurutnya, kemandirian data daerah sangat bergantung pada pemutakhiran informasi secara berkala dan sinkronisasi antar instansi.
“Kita harus pastikan data tersaji dalam satu kesatuan sistem. Data ini harus mampu menjawab tugas pokok dan fungsi setiap instansi secara terhubung, sehingga pengambilan keputusan dan pelayanan publik berjalan efektif,” tegas Bupati Amar.
Sementara itu, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Forum SDI KSB, drh. Hairul, M.M., melaporkan pencapaian membanggakan daerah. Berdasarkan penilaian akhir Bappenas tahun 2025, Indeks Satu Data Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat berhasil meraih skor 81,9 poin dengan predikat Baik.
Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut, Sekda Hairul menginstruksikan 40 OPD di lingkungan Pemkab KSB untuk segera menyusun inventarisasi data dan menetapkan Daftar Data Prioritas melalui Surat Keputusan masing-masing pimpinan. Daftar tersebut nantinya akan divalidasi oleh Dinas Kominfo menjadi Daftar Data Prioritas Daerah yang ditetapkan lewat SK Bupati.
Ia juga menekankan perlunya perbaikan pada sembilan aspek penilaian, khususnya di bidang perencanaan yang masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, Bappeda selaku sekretariat forum bersama Dinas Kominfo selaku Walidata Daerah diminta segera merampungkan Dokumen Rencana Aksi SDI. Dokumen ini disusun agar seluruh data yang dikumpulkan sejalan dengan kebijakan utama daerah, yaitu program unggulan Kartu Sumbawa Barat Maju dan Sumbawa Barat Maju Luar Biasa.
Acara yang dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum dr. H. Syaifuddin, Kepala BPS KSB Ni Ketut Alit Rahayu Hendrayani, S.St., serta seluruh kepala dinas dan badan ini menegaskan satu prinsip utama: setiap data yang dihasilkan pemerintah wajib akurat, lengkap, relevan, andal, dan tepat waktu. Kualitas data menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan perencanaan pembangunan daerah ke depannya.
R.Taka 88
