patroli88investigasi.com
MATARAM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-NTB. Prosesi penyerahan yang berlangsung di kantor BPK Perwakilan NTB, Senin (25/05/2026) ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Momen paling membanggakan bagi Kabupaten Sumbawa Barat adalah kembali diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan kali ke-12 berturut-turut Sumbawa Barat mempertahankan opini tertinggi dalam pemeriksaan keuangan tersebut, sebuah capaian yang tidak mudah dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi jajaran pemerintahan daerah.
Kepala Perwakilan BPK NTB, Suparwadi, S.E., M.M., Ak., ERMAP., CSFA, dalam paparannya mengungkapkan bahwa meskipun masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diperbaiki di beberapa daerah, namun Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. Tingkat Penyelesaian Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) Sumbawa Barat tercatat mencapai 89,32 persen, angka ini jauh melampaui rata-rata provinsi NTB yang berada di angka 83,94 persen.
Selain Sumbawa Barat, daerah lain yang juga berhasil meraih opini WTP untuk tahun ini antara lain Kota Bima, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram.
Sebagai perwakilan kepala daerah yang hadir, Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., menyambut baik hasil pemeriksaan tersebut. Ia menegaskan bahwa opini WTP ke-12 ini bukan sekadar penghargaan, melainkan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan yang harus terus dijaga dan ditingkatkan.
“Masukan dan temuan dari BPK sangat berharga bagi kami untuk memperkuat sistem pengawasan internal agar lebih terukur dan responsif. Atas nama seluruh kepala daerah, kami berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh catatan sesuai rencana aksi yang telah disusun,” tegas Amar.
Menurutnya, capaian ini tidak boleh membuat berpuas diri, melainkan harus diiringi keseriusan memperbaiki catatan-catatan yang masih ada. Tujuannya agar tata kelola keuangan daerah tidak hanya berhenti pada predikat, tetapi benar-benar menghadirkan perbaikan dan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Acara penting ini dihadiri oleh para pimpinan DPRD, Bupati/Wali Kota beserta wakilnya, serta jajaran pejabat tinggi pemerintah daerah dan seluruh auditor BPK Perwakilan NTB, menandakan tingginya perhatian semua pihak terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah.
R.Taka 88
