KSB Lapor, Fitur Terobosan Diskominfo KSB Atasi Permasalahan KSB Maju

Patroli88investigasi
0

 


*_Sumbawa Barat, patroli88investigasi.com_* – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan Pengembangan Fitur Interoperabilitas Sistem KSB Maju dan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Penanganan Permasalahan Kartu Sumbawa Barat (KSB) Maju melalui KSB Lapor, Jumat (07/11/2025), bertempat di Ruang Programmer Diskominfo KSB.

Kepala Dinas Diskominfo KSB, melalui Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Diskominfo, Ahmad Hidayat, S.STP., M.M.Inov., memimpin berjalannya kegiatan yang dihadiri oleh para operator layanan KSB Maju dari beberapa dinas pengampu, serta tim programmer Diskominfo KSB.

Kegiatan bimtek ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam memperkuat transformasi digital daerah, sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Program KSB Maju sendiri telah menjadi salah satu inovasi unggulan yang mengintegrasikan berbagai bentuk layanan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian dan peternakan, perikanan hingga UMkm dalam satu platform digital. 

Program KSB Maju ini tidak hanya dirancang sebagai instrumen penyaluran bantuan, tetapi juga sebagai alat kontrol berbasis data untuk meningkatkan efektivitas layanan publik dan kualitas pengambilan keputusan pemerintah.

Seiring berjalannya Program, terdapat sejumlah tantangan teknis yang masih muncul dan membutuhkan penanganan segera. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah ketidakcocokan data kependudukan dalam aplikasi KSB Maju, terutama ketika terjadi perubahan nomor Kartu Keluarga (KK) akibat pembaruan data keluarga. Permasalahan ini menyebabkan sistem tidak dapat mendeteksi data warga secara otomatis, meskipun mereka tetap berhak memperoleh manfaat. 

Penyelesaian beberapa permasalahan tersebut sebelumnya dilakukan secara manual melalui koordinasi antar instansi, cukup memakan waktu dalam penyelesaiannya, meningkatkan beban kerja administratif, serta mengurangi efisiensi layanan.

Proses penyelesaian masalah secara manual ini sangat berdampak signifikan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Dari aspek pemerintah, alur penanganan manual memperpanjang birokrasi, menambah beban verifikasi data, dan berpotensi menurunkan nilai akuntabilitas kinerja instansi. Sementara bagi masyarakat, hambatan tersebut dapat memperlambat proses penyaluran bantuan atau layanan pendidikan, sehingga mengurangi efektivitas program dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

Untuk itu Diskominfo KSB melalui Bimtek ini memperkenalkan pendekatan baru yang lebih realistis dan tepat sasaran, yakni pengembangan fitur interoperabilitas antara sistem KSB Maju dengan KSB Lapor. 

KSB Lapor merupakan Portal Pengaduan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat untuk layanan Kartu Sumbawa Barat Maju (KSB Maju). Melalui portal ini, masyarakat dapat menyampaikan aduan secara langsung terkait berbagai kendala yang dihadapi terhadap layanan KSB Maju serta dapat melacak perkembangan penyelesaian aduan yang telah mereka masukkan. 

Terobosan KSB Lapor ini menjadi instrumen penting dalam mempercepat alur penanganan permasalahan sekaligus memperkuat transparansi layanan publik.

“Pengembangan fitur interoperabilitas ini bertujuan untuk mengoptimalkan respons pemerintah terhadap permasalahan operasional KSB Maju,” ungkap Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, Ahmad Hidayat, S.STP., M.M.Inov.

Melalui sistem ini, Pemkab Sumbawa Barat berharap penanganan permasalahan KSB Maju dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur, sehingga pemanfaatan program-program pembangunan dapat diterima masyarakat tanpa hambatan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen daerah untuk menghadirkan layanan digital yang efektif, transparan, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

“Dengan memperkuat integrasi internal dan memperbaiki alur penanganan kasus, kita ingin memastikan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel, sejalan dengan upaya percepatan penerimaan manfaat program pembangunan oleh masyarakat. Ini adalah langkah konkret menuju tata kelola digital yang lebih matang,” tutup Kabid Kominfo. *_(R.Taka)_*

Tags

Posting Komentar

0Komentar
Posting Komentar (0)