Diskominfo Perkuat Sistem Keterbukaan Informasi Publik dengan Pelatihan Teknis PPID Desa

Patroli88investigasi
0

 



_Sumbawa Barat, patroli88investigasi.com_ — Pemerintah Daerah Sumbawa Barat terus membuat gebrakan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumbawa Barat, dengan membuat langkah nyata yakni mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi publik berbasis digital untuk mempromosikan arah kebijakannya seperti Program Kartu Sumbawa Barat Maju serta KSB Maju Luar Biasa. 

Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya Pelatihan Teknis dan Simulasi Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa bertempat di Ruang Rapat Gili Kenawa, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada Rabu (26/11/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat, Dedy Damhudi M. Khatim, S.P., M.Si., mewakili Kepala Dinas, didampingi Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah KSB, Firman Dwiputra, S.Sos.

Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat, Dedy Damhudi M. Khatim, S.P., M.Si., menegaskan bahwa penguatan PPID Desa merupakan langkah strategis dan relevan untuk mempromosikan arah kebijakan pimpinan daerah yakni Program Kartu Sumbawa Barat Maju serta KSB Maju Luar Biasa. 

"Perkembangan teknologi informasi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai instrumen percepatan publikasi informasi kepada masyarakat," terangnya.

Menurutnya, kegiatan ini adalah satu dari beberapa program yg dirancang pemerintah daerah agar bersinergi dengan progam lainnya. "Harapan saya para peserta dapat memperoleh wawasan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas informasi publik di tingkat desa. Usaha penetrasi cara cepat untuk mempublikasikan informasi secara intensif, masif, dan menyeluruh melalui berbagai media dapat membawa dampak positif. Website PPID Desa juga harus dimanfaatkan sebagai sarana promosi program unggulan daerah," ujarnya. 

Sebelumnya Diskominfo KSB juga telah mengembangkan Website PPID Desa se-Kabupaten Sumbawa Barat, dan kini sistem tersebut ditingkatkan melalui integrasi Sistem Informasi PPID berbasis Application Programming Interface (API) yang menghubungkan PPID Desa dengan PPID Utama secara real-time. Integrasi ini meliputi tiga fitur utama, yakni statistik data penduduk, berita desa, dan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan sistem terintegrasi ini, alur permintaan informasi publik diharapkan menjadi lebih cepat, seragam, dan transparan.

Tercatat sebanyak 5 desa dan 1 kelurahan telah ditetapkan sebagai pilot project, yaitu Kelurahan Menala (Kecamatan Taliwang), Desa Batu Putih (Kecamatan Taliwang), Desa Tepas (Kecamatan Brang Rea), Desa Desaberu (Kecamatan Brang Rea), Desa Sekongkang Bawah (Kecamatan Sekongkang) dan Desa Senayan (Kecamatan Poto Tano).

"Rakyat berhak mendapatkan informasi yang cepat dan valid. Dan keterbukaan informasi ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk menangkal berita hoaks," tegasnya.

Selain itu beliau juga sempat menyoroti capaian positif Kabupaten Sumbawa Barat dalam aspek keterbukaan informasi publik. Tahun 2024, Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, meraih peringkat pertama Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat nasional oleh Komisi Informasi Pusat. Selain itu, tahun ini Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano menjadi satu-satunya desa di Pulau Sumbawa yang masuk tahapan visitasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi NTB. Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Melalui kegiatan ini Pemerintah Daerah Sumbawa menegaskan komitmen dan langkah nyata mereka untuk memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat desa, sekaligus memastikan pelayanan informasi berlangsung lebih profesional, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Menutup sambutannya beliau juga sangat mengharapkan kapasitas PPID Desa semakin kuat sehingga layanan informasi publik di Kabupaten Sumbawa Barat dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan terstandar, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

Seluruh rangkaian kegiatan terlihat tersusun rapi dan matang. Materi yang dipersiapkan serta Bimbingan teknis dan pendampingan operasional oleh tenaga ahli programmer Diskominfo memberikan wawasan baru bagi para peserta. Operator Desa/Kelurahan yang menjadi pilot project pada kesempatan ini mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pengoperasian sistem PPID berbasis API serta mekanisme penyajian data. _(R.Taka)_

Tags

Posting Komentar

0Komentar
Posting Komentar (0)