Biro patroli88investigasi.comJateng Kabupaten Banyumas Pemerintahan Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, resmi memasuki fase paling krusial dalam konflik internalnya. Kepala Desa Karsono pada 24 Desember 2025 menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP3) Kepada Sembilan Perangkat Desa lintas Jabatan, mulai dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, hingga para Kepala Dusun. Langkah ini menandai eskalasi serius setelah SP1 dan SP2 dinilai tidak diindahkan.
Sembilan perangkat desa yang menerima SP3 tersebut masing-masing adalah dengan inisial A S (Kaur Perencanaan), N A (Kasi Pelayanan), D F (Kepala Dusun 3), E S (Sekretaris Desa), J (Kasi Pemerintahan), R (Kaur TU dan Umum), S (Kepala Dusun 2), A S (Kepala Dusun 5), dan R M U (Kaur Keuangan).
Dalam seluruh surat yang bernomor berbeda namun berisi substansi serupa, Kepala Desa menegaskan tiga pokok pelanggaran utama: pengabaian SP1 dan SP2, jawaban tertulis tanpa disertai bukti serta laporan kinerja yang diminta, serta ketidakhadiran dalam undangan pembinaan perangkat desa yang digelar bersama Camat Wangon sebagai ruang klarifikasi dan evaluasi.
Disiplin Versus Dinamika Teknis
Bagi Kepala Desa Karsono, SP3 merupakan instrumen terakhir untuk menegakkan disiplin dan kepatuhan birokrasi. Dalam suratnya ditegaskan bahwa peringatan ini berlaku hingga 29 Desember 2025. Jika tidak ada perubahan positif, maka opsi sanksi berat, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), akan dikonsultasikan dengan Camat Wangon sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun, rangkaian jawaban tertulis dari para perangkat desa sebelumnya memperlihatkan gambaran yang lebih kompleks. Konflik ini tidak semata soal pembangkangan terhadap atasan, melainkan juga menyentuh persoalan koordinasi, keterbatasan teknis penyusunan laporan, pembagian peran antarjabatan, serta perbedaan tafsir mengenai tanggung jawab administratif masing-masing posisi.
Sebagian perangkat desa menyatakan tidak menolak pembinaan, tetapi mengakui adanya kekurangan dalam kelengkapan administrasi dan mekanisme pelaporan kinerja. Mereka juga menekankan adanya niat untuk memperbaiki, meski tidak sepenuhnya sejalan dengan standar dan tenggat waktu yang ditetapkan Kepala Desa.
SP3 sebagai Garis Batas
Terlepas dari perbedaan sudut pandang tersebut, SP3 kini menjadi garis batas yang tegas. Ia bukan lagi sekadar teguran administratif, melainkan alarm keras bagi keberlangsungan karier sembilan perangkat desa sekaligus bagi stabilitas pemerintahan desa secara keseluruhan.
Di tingkat desa, konflik semacam ini bukan perkara sepele. Ketegangan berkepanjangan antara kepala desa dan perangkatnya berpotensi mengganggu pelayanan publik, memperlambat program pembangunan, dan menurunkan kepercayaan warga. Karena itu, publik Klapagading Kulon kini menanti satu hal yang sama: kepastian.
Apakah SP3 akan menjadi momentum konsolidasi, pembenahan tata kelola, dan penertiban administrasi secara kolektif? Ataukah justru menjadi pintu menuju sanksi tegas yang berujung pada PTDH dan babak baru konflik birokrasi desa?
Jawabannya akan ditentukan dalam hitungan hari. Yang jelas, kasus ini menjadi cermin rapuhnya tata kelola pemerintahan desa ketika disiplin, komunikasi, dan manajemen administratif tidak berjalan dalam satu irama. Di tengah sorotan warga, Klapagading Kulon diuji untuk membuktikan bahwa pemerintahan desa mampu bersikap tegas tanpa kehilangan keadilan, dan berbenah tanpa mengorbankan pelayanan publik.
(By Baldy)
