Kuningan _ Patroli88investigasi Com
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal Tahun Baru 2026, kabupaten Kuningan. menghadapi ujian klasik berupa lonjakan permintaan pangan, akomodasi, dan transportasi. Momentum akhir tahun selalu menjadi titik krusial bagi stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga pasokan.
Di tengah dinamika tersebut, sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi menjadi dua pilar utama yang kini digarisbawahi oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hadir dalam Acara tersebut Para pentolan Pejabat SKPD kabupaten Kuningan. .
Sinergi dan komitmen itu juga dituangkan dalam pelaksanaan High Level Meeting Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Jawa Barat yang mengangkat tema : ”Sinergi pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Untuk HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang Aman dan Terkendali”.
Bupati Kuningan Dr H Dian Rahmat Yanuar M.Si , menyampaikan, inflasi Kabupeten Kuningan Angka ini masih dalam rentang sasaran, namun tetap menyimpan potensi tekanan dari komoditas pangan strategis.
“Ada beberapa hal yang tadi didiskusikan, selama Januari sampai dengan November, kita 7 kali mengalami inflasi kabupaten Kuningan Kemudian beberapa komoditas yang perlu dicermati yaitu cabai merah, beras, minyak goreng," ungkapnya pada Jumat 12 Desember 2025.ujar Bupati Kuningan .
Hal yang sama di utarakan oleh Asda 2 Wawan juga menyampaikan, gejolak global turut memperkuat tekanan. Salah satu contohnya, harga emas yang terus meningkat menjadi pilihan masyarakat sebagai lindung nilai di tengah ketidakpastian. Kondisi ini menandakan bahwa ekspektasi inflasi tidak hanya dipengaruhi faktor domestik, tetapi juga sentimen global.
“Demikian juga ketika gejolak ketidakpastian global, biasanya emas yang dituju oleh masyarakat. Nah ini juga kita cermati harganya semakin meningkat,” lanjut Wawan
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Ficry Widya Nugraha ,dalam Pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Jawa Barat
Secara struktural, sektor pertanian Jawa Barat yang selama ini menjadi penyangga ketahanan pangan justru mengalami penurunan kontribusi. Bobotnya turun dari sembilan persen menjadi delapan persen, bahkan hingga 3,4 persen.
“Turun menjadi sekitar 3,4% ini sangat signifikan dan perlu didorong law enforcement terkait dengan LSD maupun P2D-nya agar lahan pertanian itu produktivitas meningkat,” tegas
Di sisi distribusi, tambah perwakilan. Bank Indonesia mengungkapkan, margin
perdagangan dan pengangkutan pada komoditas strategis seperti beras dan bawang merah masih tinggi. Selisih harga antara produsen dan konsumen tetap lebar meski ada intervensi harga. Hal ini menunjukkan perlunya efisiensi rantai pasok agar intervensi pemerintah benar-benar terasa di tingkat konsumen.
, produksi padi Jawa Barat tahun 2025 mencapai 5,91 juta ton, naik 18,64 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun harga beras tetap melampaui HET. “Hal ini diakibatkan belum optimalnya realisasi penyaluran beras SPHP yang baru 24,67%, per Nopember 2025 ini akan coba diakselerasi oleh berbagai pihak termasuk kepala daerah,” jelas Ficry Widya Nugraha
(Gusbur )
