Notification

×

Iklan


Rakor PD. PABPDSI Tagih Janji Bupati Dan DPRD Kuningan, Sudah Ganti Tahun Lohk

26 Januari 2023 | Kamis, Januari 26, 2023 WIB Last Updated 2023-01-26T04:42:49Z

Kuningan,Patroli88investigasi, Rakor PD. PABPDSI Kabupaten Kuningan gelar program kerja 2023, Rabu (25/01) di ikuti 22 orang, dari 72 Pengurus Daerah Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesaia, (PD. PABPDSI) di salah satu RM wilaya Kecamatan Kramatmulya. Rapat koordinasi yang langsung dipimin Ketua PD. PABPDSI Kabupaten Kuningan Yayat Supiatna di ikuti 22 orang dari 32 DPK.

Rakor PD. PABPDSI ini agendanya membahas program kerja 2023, program kerja yang belum terlaksana di tahun 2022 itu akan dilaksanakan di tahun 2023 sekarang ini. Salah satunya akan meminta jawaban dari Bupati Acep Purnama, dan DPRD terkait dengan rekomendasi hasil Rakerda dulu yang sampai sekarang ini belum ada jawaban dan belum terealisasikan. Diantaranya bupati pernah menjanjikan soal kesekretariatan, "Saya merasa malu PD. PABPDSI Kuningan yang dianggap oleh PABPDSI pusat PD. PABPDSI Kuningan terbaik, tapi kesekretariatan masih mendompleng, padahal saat itu sudah di janjiin oleh bupati akan di kasih," lirih Yayat Supiatna selaku Ketua PD. PABPDSI Kabupaten Kuningan


Kemudian yang Kedua, lanjut Yayat, kaitan dengan seragam BPD, ketiga kaitan dengan lembaga ad hoc, bahwa PABPDSI Kuningan ini memunculkan agar dalam pemilihan Kepala Desa harus dibentuk lembaga edhoc. Lembaga ad hoc itu bukan merupakan tim 11, dalam Pilkades, berbeda antara ad hoc dengan tim 11, agar pasca pilkades ini bisa mengkondisikan masyarakat untuk kembali sinergis antara tim dengan tim dan antar masyarakat pendukung, itu tugas ad hoc. "ini juga belum dibahas oleh DPRD," terangnya.

Lalu pembahasan yang berkaitan dengan Dana Desa (DD), PABPDSI ketika itu merekomendasikan bahwa DD ini keinginannya rata tidak memilah milah, selanjutnya masalah tunjangan BPD karena dirasa sangat prihatin. Di peraturan bahwa tunjangan BPD 10 persen maximal, tetapi di Petbup memberikan cuman 5 petsen maximum, ada juga BPD yang menganggarkan hanya 3 persen, ini sangat miris, BPD merupakan lembaga desa, mitra Kepala Desa, tapi ternyata sangat di marginalkan ini sebuah aspirasi.

Program 2023 sekarang ini PABPDSI akan mengusulkan agar perangkat desa ditembah lagi Kaur perencanaan bagi yang belum ada, alasan PABPDSI mengusulkan agar ada Kaur petencanaan karena dalam kurun waktu 9 tahun DD sudah di gulirkan ternyata di desa masih stagnan, dari mulai berkembang sampai maju hingga untuk menjadi desa mandiri, jadi ini jauh sekali untuk menjadi desa mandiri terhitung baru 63 desa mandiri, setelah analisis BPD terjadi ketidakharmonisan antara Kaur dengan Kepala Desa, untuk tahun 2023 PABPDSI Kuningan mengusulkan harus ada Kaur Perencanaan dalam aparatur Pemdes.

Mulai tahun 2023 PABPDSI Kuningan akan membuat kesekretariatan mandiri yang akan menggunakan dana iuran anggota, dan HUT PABPDSI akan merubahnya, yang semula dilaksanakan Satu tahun sekali menjadi Dua tahun sekali, dan juga akan membuat KTA digital yang di dalamnya ada regulasi informasi tentang kegiatan dilengkapi dengan UU serta Peraturan mentri.




Kemudian menyikapi keinginan jabatan Kepala Desa 9 tahun, PABPDSI sudah membaca UU No 6 tahun 2014, jabatan Kepala Desa 6 tahun ini terhitung sejak tanggal pelantikan, Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut turut, atau tidak secara berturut turut. UU ini sudah cukup jelas, di pasa 39 UU No 6 tahun 2014, kalau masa jabatannya di perpanjang tentunya akan monoton, diindikasikan oleh PABPDSI ini ada manuver politik lah, kalau ini di akomodir oleh DPR RI tidak mustahil yang lainpun akan turut meminta tambahan jabatan lagi, seharusnya Kepala Desa meraba, di samping APDESI juga ada PPDI, jadi harapan PPDI itu harus semua aparat Pemdes di perjuangkan termasuk BPD dan LPM nya, sementara Kepala Desa hanya memperjuangkan dirinya sendiri. Jadi intinya PAB PDSI bukan setuju atau tidak setuju tetapi kembali kepada mekanisme perundang undangan. (Mans Bom)



×
Berita Terbaru Update