Notification

×

Iklan


Komisi I DPRD Ultimatum Pemda Terkait Gagal Bayar 94 M, Harus Diselesaikan Dalam Limit Waktu

21 Januari 2023 | Sabtu, Januari 21, 2023 WIB Last Updated 2023-01-21T02:19:59Z

Kuningan,Patroli88investigasi, DPRD Kuningan akan menunggu sejauhmana konsekwensi Pemda dari janji yang disampaikan melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I terkait terjadinya gagal bayar yang mencapai angka Rp 94 M dengan pihak ke tiga dalam mengimplementasikan pembangunan Kuningan.

Rany Febriani Ketua Komisi I DPRD menyebutkan kesimpulan dari RDP menunggu janji Pemda untuk segera menuntaskan persoalan ini. "Betul atau tidak, karena Pemda kesanggupan dalam permintaannya paling lambat Bulan April, maka tunggu saja sampai di Bulan April akan terbukti atau tidak. Karena mereka menyodorkan beberapa opsi skema solusinya sanggup menyelesaikan paling lambat Bulan Afril 2023," sebutnya


Tentu dalam proses perjalanannya juga kita awasi, apakah sesuai dengan yang diucapkan dan di kerjakan atau bagaimana? kerja dari review Inspektorat, tapi apapun hasilnya bisa mendukung proses petcepatan penyelesaian gagal bayar ini, imbuh Rany, usai digelaranya RDP Jum'at siang (20/01/2023) yang di mulai pukul 14.00. WIB hingga pukul 17.20 WIB.

Langkah langkah yang harus di tempuh untuk menyelesaikan kasus gagal bayar ini sudah saya jelaskan, dan juga ada saran saran dari DPRD, sebut Sekda Dian Rachmat Yanuar. Di awal pembicaraannya kepada awak media usai rapat dengar pendapat denga aleg Komisi I DPRD pukul 17.20 di ruang umum bawah tangga saat diwawancara doorstop.

Lebih jauh Sekda memaparkan. Masukan dari Komisi I cukup bagus, tapi intinya, lanjut Dian, bahwa langkah langka yang aka diambil ini sesuai dengan apa yang direncanakan, mudah mudahan persoalan tunda bayar ini terselesaikan. Ditanya ada limit waktu penyelesaian? "ya tadi BPKAD menyebutkan, dalam penyampaiannya antara bulan Dua Tiga Empat," artinya Februari Maret hingga April 2023.

Pemda akan melakukan review dokumen mulai dari awal pengerjaan sampai dengan lainnya karena akan membidik penata usahaan keuangan dan itu akan dilakukan oleh inspektorat, setelah revew dari Inspektorat selesai, langkah selanjutnya terkait dengan mengeluarkan perbup untuk penjabaran anggaran perubahan, setelah itu diawali melakukan prioritas pembayaran terhadap kegiatan yang tertunda pembayarannya , ini hasil dari review Inspektorat yang tentunya ada landasannya.

Rp 94 Milyar itu juga belum tentu, karena sy lihat ini ada juga yang sebetulnya belum tuntas dan lain sebagainya makanya kami lakukan revew sesuai landasan. "Nah angka Rp 94 M belum pasti, itu prakiraan saja yang di sampaikan BPKAD, Saya tugaskan Inspektorat untuk merevew, sebenarnya berapa detailnya? Sebagai panduan langkah pastinya untuk membayar pafa triwulan pertama pada bulan 2,3,4 itu. Kami juga disarankan untuk melakukan pertemuan denga Barjas juga dengan instansi terkait supaya kaitan dengan pihak ketiga akan jelas.

Komisi I juga menyarankan agar ada rentang kendali agar lebih kuat, karena DPRD menilai yang tidak maksimal, dan banyak embahasan kearah positif, ini sebuah pembelajaran kedepan, berdasarkan sinergitas Komisi I DPRD dengan teman teman pers agar tidak di jadikan sebuah polamik, karena ada solusinya, dan juga ternyata ini juga terjadi di daerah daerah lain. "Saya pastikan ini sesuai dengan ketentuan kaitan dengan pengelolaan keuangan daerah ini memang ada Slot, ada antisipasi terhadap daerah daerah yang mengalami tunda bayar dan itu bisa di lakukan secara hukum, akhir dari rapat ini ada kesimpulan karena mereka faham, langkah yang akan dilakukan itu dinilai cukup epektif dan pada umumnya Komisi I menyetujui," pungkas Sekda Dian Racham Yanuar. (Mans Bom)
×
Berita Terbaru Update