Notification

×

Iklan


Kedepan Warga Desa Guwa Kidul Kec Kaliwedi Tolak Pemilihan BPD Diwakili Ketua RT Dan RW

27 Desember 2022 | Selasa, Desember 27, 2022 WIB Last Updated 2022-12-27T07:40:33Z


Patroli88investigasi.com

Menuju Pemilihan badan permusyawaratan desa (BPD) masyarakat desa Guwa kidul kecamatan Kaliwedi kabupaten Cirebon menginginkan pemilihan atau pembentukan BPD harus terbuka dan transparan dan harus dipilih oleh masyarakat langsung, dan sebagai wahana demokrasi didesa anggota BPD  dipilih dari dan oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan  (27/10/2022).

Uus khusaeni mengatakan dengan keras", saya selaku warga masyarakat desa Guwa kidul  Tidak ada alasan ketika pemerintah desa karena keterbatasan anggaran terkait pemilihan BPD sehingga dengan gampang pemdes minta dipilih oleh ketua RT, yang saya tahu pendapatan asli daerah (PAD) Guwa kidul lumayan besar, apalagi alasan kesepakatan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tokoh adat yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa (pemdes) dulu ditahun 2018 yang lalu, pemilihan BPD dipilih oleh ketua RT, tapi ini harus dibuktikan dari pemerintah desa bahwa kami masyarakat menginginkan pemilihan BPD harus dipilih oleh masyarakat  langsung.

",karena nanti lembaga BPD ketika sudah terbentuk hasil dari pilihan masyarakat secara otomatis lembaga BPD tersebut arahnya pertama bekerja untuk membentuk kepanitiaan pemilihan Kuwu, nah ber awal dari sini perjalananya, sehingga bisa tercipta desa yang jujur serta akuntabel bersih jujur adil dan transparan untuk membangun sebuah desa yang maju dan berwibawa bersama Kuwu hasil pilihan masyarakatnya", pungkas Uus khusaeni.

Waryono selaku sekretaris desa (sekdes) desa Guwa kidul ketika ditemui dan mengatakan, 

",Masa jabatan BPD berahir pada Januari tahun 2023, yang jelas permasalah penjaringan BPD kedepan  bagaimana Kuwu nya saja mekanisme nya seperti apa, karena selama ini belum ada persiapan untuk ini, rekomendasi dari pemerintah daerah juga belum saya terima contoh seperti apa persiapan juknisnya", ujarnya.

",Permintaan masyarakat seperti itu boleh-boleh saja walaupun ramai bahwa masyarakat pengen pemilihan atau penjaringan bakal calon BPD dipilih masyarakat langsung secara terbuka dan transparan, tapi ini kita kembali ke mekanisme peraturan desa seperti apa, karena selama ini belum ada musdus atau musdes didesa pungkasnya", sekdes desa guwa kidul Mulyono.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dalam UU 6/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Liputan: Tuah

(Suwardi)



×
Berita Terbaru Update