Notification

×

Iklan


DPC fast Repon Cirebon Raya Audensi Ke Dewan Kawal Keterbukaan Anggaran Bos

22 Desember 2022 | Kamis, Desember 22, 2022 WIB Last Updated 2022-12-22T04:17:43Z




Cirebon Patroli88investigasi.com_Hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 DPC Fast Respon Cirebon Raya. Auden Ke DPRD Kabupaten Cirebon yang langsung di pimpin Oleh Ketua Fast Respon Cirebon Raya Wahid Suyatno Cs di saksikan Oleh Beberapa Perwakilan DPC  Fast Respon lainya  . Juga hadir dalam tersebut perwakilan dinas pendidikan Sekdis , Kabid SD 'Kabid SMP juga perwakilan Inpektorat. Langsung di terima oleh Komis 4 diruang Banggar .

Menurutnya Ketua Wahid Suyatno kami  dan Anggota juga pengurus datang untuk audent ke Dewan Cirebon Kabupaten membuktikan bahwa temuan temuan di lapangan Tentang BOS di sekolah  di duga banyak janggal dan di Duga sarat Penyimpangan  ujarnya. 

Masih lanjut. Wahid apapun hasil auden ini menjadikan hal yang positip .bahwa fast respon berani membeberkan orang yang berani pengemplang anggaran Bos tersebut

Hal yang Sama di utarakan Oleh Korwil Patroli88 wilayah 3 Cirebon Agus gusbur terdapat beberapa perubahan kebijakan BOS Tahun 2022 sebagai hasil evaluasi BOS Pada tahun sebelumnya. Ketentuan mengenai kebijakan dana BOS Tahun 2022 ini tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Petunjuk Teknis Pengelola Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan  Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.beberapa kebijakan dana BOS tahun 2022. Yang pertama ada dana BOS regular, yaitu program pemerintah pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari DAK non fisik. Tujuannya adalah untuk membantu biaya operasional sekolah. Dan yang kedua ada BOS kinerja.jadi itulah yang namanya pripat Bos yang sesuai juklak juknis .namun. dari semua itu Dinas pendidikan Kabupaten  Cirebon wajib peka di lapangan namun dari ending semua itu masih banyak di setiap Sekolah yang tidak. Memasang bukti bukti pemasukan dan pengeluaran yang di pasang di rungan Sekolah.

Lanjut agus gusbur kami tentu berharap sekali pemerintah daerah juga ikut berkontribusi. Ada yang mengistilahkan BOSDA, ada yang mengistilahkan BOT, untuk membantu mendampingi dana BOS ini

Ia melanjutkan, dasar hukum saat ini ada 3. Yang pertama itu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tahun 2021 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik dan terdapat mekanisme penyalurannya dan tahapan penyalurannya. Kemudian ada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang sasaran, syarat dan kriteria penerima penggunaan dana.

( agus gusbur Korwil)

×
Berita Terbaru Update