Notification

×

Iklan


Dorong Pengembangan dan Modernisasi Koperasi

12 Desember 2022 | Senin, Desember 12, 2022 WIB Last Updated 2022-12-12T05:11:39Z

 Senin, 12 Desember 2022

12.03



Kuningan,Patroli88investigasi.com.._Pemerintah kabupaten Kuningan melalui Bidang Koperasi Pada Dinas Koperasi UKM Perdagangan Dan perindrustrian Nono Supriatna S.Sos M.Si  menargetkan pertumbuhan koperasi modern pada tahun 2023 sebanyak 753 unit koperasi. Untuk mencapai target tersebut, 492 yang sudah maju juga berbadan hukum.sekaligus menghadapi tantangan pengembangan koperasi, beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Kemenkop UKM diantaranya melalui koperasi berbasis inclusive closed loop yang dikembangkan sebagai koperasi “Multi Pihak”, fokus koperasi di sektor riil, pembiayaan, amalgamasi yaitu merger sesama koperasi dan merger dengan unit usaha koperasi, dan upaya digitalisasi. Ujar Kabid Koperasi Nono Supriatna SSos 

Masih lanjut Kabid Koperasi Nono Supriatna “ S.Sos M.Si Di era digital ini, digitalisasi koperasi makin penting. Tentunya ini adalah peluang emas karena saat ini pasar digital

 Jika seluruh koperasi yang ada di kabupaten Kuningan ini dilakukan digitalisasi, dengan anggota sebanyak 9 orang  atau 20 orang , tentu akan menjadi nilai yang luar biasa,” ucapnya “Transformasi Digital Jalan Kemandirian Koperasi” yang dilaksanakan secara serentak koperasi masing masing.katanya 

Sementara itu Kepala Dinas  Uu  Kusmana S.Sos M.Si mengatakann, Pemerintah kabupaten telah mendorong pengembangan koperasi melalui regulasi dengan terbitnya UU Cipta Kerja pada tahun 2020 untuk memberi kemudahan koperasi dalam berkembang dan berdaya saing.

Dalam UU Cipta Kerja telah diatur penyederhanaan anggota pendiri koperasi, yaitu koperasi primer dapat dibentuk paling sedikit 9 orang dari sebelumnya 20 orang, buku daftar anggota dapat berbentuk dokumen tertulis atau elektronik dengan tujuan memudahkan pengadministrasian daftar anggota lebih cepat dan akurat, Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan/atau luring, usaha koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal atau serba usaha, dan pengaturan dasar hukum koperasi syariah dimana koperasi dapat melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan koperasi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.

Selain itu, dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja juga memberikan pengaturan yang lebih terperinci mengenai kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi.

Khususnya dalam hal pemberdayaan koperasi, dengan menetapkan kebijakan dalam aspek kelembagaan, pemasaran, produksi, keuangan, inovasi dan teknologi, serta kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu melalui pemberdayaan koperasi di sektor kelautan dan perikanan, angkutan perairan pelabuhan, kehutanan, perdagangan, dan pertanian.

Pemerintah saat ini juga sedang mendorong terwujudnya program pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan (KPN) dalam rangka transformasi ekonomi, yang salah satu kelembagaannya berupa koperasi. Pada tahun 2022 direncanakan akan terdapat beberapa pilot project terkait KPN ini.

Melalui pilot project KPN ini, diharapkan dapat dibentuk contoh Koperasi di sektor pertanian dan kelautan perikanan yang kuat sehingga dapat melakukan usaha dari hulu sampai dengan hilir, on farm dan off farm, sampai dengan pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk hasil pertanian. “Harapannya dapat memajukan koperasi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan hasil produk memiliki nilai tambah,” pungkas 

( AGUS GUSBUR KORWIL)

×
Berita Terbaru Update