Notification

×

Iklan


Diduga pengerjaan proyek peningkatan jalan sukaslamet-Gantar Abaikan K3 kontraktor dan Pengawas Tutup Mata

26 Oktober 2022 | Rabu, Oktober 26, 2022 WIB Last Updated 2022-10-26T14:06:59Z


Indramayu, Patroli88investigasi.com          indramayu Rabu ( 19-10-2022 ) Proyek peningkatan jalan penghubung antara  sukaslamet-Gantar kecamatan Gantar kabupaten Indramayu provinsi Jawa-barat.

Sedang dalam tahap pelaksanaan namun sangat di sayangkan diduga pengerjaan proyek tersebut tidak memenuhi standar keselamatan kerja (K3).proyek peningkatan jalan sukaslamet-gantar yang sa,at ini sedang di kerjakan tepatnya di desa mekarjati di wilayah.kecamatan Gantar kabupaten Indramayu provinsi Jawa -barat oleh  Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  (DPUPR) melalui penyedia jasa  oleh CV.Jasa Graha (JG) dengan menggunakan sumber Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Indramayu T.h 2022. 

Sebesar Rp.1.907.641.000'-No kontrak:602/5290/SPP/DPUPR/2022. dan panjang volume.600 meter persegi dan waktu pelaksanaan 90 hari kalender diduga belum adanya Direksi keet yang memiliki peranan penting dalam berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan padahal direksi keet merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan kegiatan sebagai tempat penampungan bahan/material yang selanjutnya di muat dan distribusikan kelokasi kegiatan diduga Belum maksimal pasalnya dalam menerapkan  sistem menejemen keselamatan dan kesehatan kerja (k3).berdasarkan pantauan awak media di lapangan mayoritas pekerja tidak menggunakan helm,rompi maupun sepatu dan kaca mat pelindung tidak menggunakan pakaian kerja khusus keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat penting baik bagi perusahaan maupun pekerja itu sendiri harusnya ada pengawasan dalam hal penerapan k3 dalam pengerjaan kontruksi baik dari dinas penanggung jawab maupun dari pihak disnaker karena mereka juga perlu pekerja yang perlu di jaga dan diutamakan keselamatanya dan kesehatanya

Namun dalam pelaksanan proyek  tersebut dilokasi tidak ada pelaksana maupun pengawas lapangan yang ada hanya pekerja dan kuli yang sedang merakit besi dan direksi keet,nya juga tidak ada padahal direksi keet dalam item tersebut di cantumkan karena proyek tersebut proyek lelang dan voleme ketebalan hanya 17 cm.      Rabu (19-10-2022). 

Perlu di ketahui dibuatnya K3 secara terserat tertera dalam undang -undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja Selain itu,peraturan menteri tenaga kerja Nomor.05/permen/1996 tentang sistem manejemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan peraturan menteri pekerjaan umum Nomor.09/PRT/M/2008 tentang pedoman sistem menejemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) kontruksi bidang pekerjaan umum dan juga pedoman pelaksanaan K3 bidang kontruksi jalan dan jembatan.(Red)  menurut warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya Rtn (35) Rabu,(19-10-2022) yang memang rumahnya berdekatan dengan   lokasi kegiatan pembangunan proyek peningkatan jalan yang sedang dilaksanakan tersebut tidak adanya pengawasan dari pihak pemerintah  terkait karena saya juga tidak tahu pelaksanaya karena yang saya tahu hanya pekerjanya saja yang pastinya selaku warga disini saya sebagai penerima manfaat merasa senang, tapi ya mestinya berkwalitas pekerjanya harus sesuai standarisasi dan spesifikasi,pungkasnya.rabu (19-10-2022).                             

 Dedy Harsono selaku ketua LSM Topan Ri kabupaten Indramayu saat ditemui awak media mengatakan sangat di sayangkan proyek yang menggunakan anggaran milayaran rupiah namun tidak mempunyai direksi keet atau kantor pelayanan informasi pekerjaan pekerjaan proyek peningkatan jalan sukaslamet -Gantar di wilayah kecamatan Gantar  tersebut tentunya ini, sangat di sayangkan proyek yang menggunakan anggaran milayaran rupiah seharusnya dalam penyelenggaraan kontruksi pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan sebab k3 adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga  kerja sesuai dalam undang-undang    Nomor.2 Tahun 2017 tentang jasa kontruksi bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk meningkatkan produksi serta produktifitas nasional undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakan kerja dan penyakit akibat kerja (PP Nomor 50 tahun 2012 ) dan k3 merupakan amanat undang-undang yang wajib di laksanakan oleh setiap penyedia jasa kontruksi. " Apabila hal itu,tidak dilaksanakan oleh penyedia jasa kontruksi bisa di katagorikan mengabaikan peraturan pemerintah ( permen) PUPR Nomor. 66 tahun 2015 tentang biaya penyelenggaraan sistem menejemen keamanan keselamatan dan kesehatan ( SMK3) kontruksi bidang PU.   

 Bahwa biaya penyelenggara SMK3 kontruksi sehingga layak di pertanyakan anggaran k3 nya.di kemanakan" ucapnya Dedy Harsono ketua LSM Topan RI indramayu.rabu (10-19-2022) hingga berita ini,di tulis dari pihak Dinas PUPR kabupaten Indramayu selaku Instansi berkompenten dalam paket pekerjaan ini,belum berhasil dimintai keterangan.( Teja, S. Spb - NOS )

×
Berita Terbaru Update