-->
  • Jelajahi

    Copyright © Patroli88investigasi.com
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Penyimpangan harga Pupuk yang tidak sesuai Aturan pemerintah

    16 June 2022, Thursday, June 16, 2022 WIB Last Updated 2022-06-16T08:03:30Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini


    Cilacap,  patroli88investigasi.com – pada hari Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun 2022 salah seorang warga masyarakat yang menjadi korban tindakan semena mena bagi para pengguna pupuk bersubsidi yang di jual tidak sesuai standar di situ jelas ada penyimpangan di situ jelas bahwa soal harga pupuk bersubsidi sudah di atur bahwa harga pupuk per kantong isi 50 kilogram Rp.112.500,00. di  pemilik toko yang alamatnya di jalan merdeka RT 01 RW 01 Desa Pasuruan kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap menjual pupuk bersubsidi dengan harga 130 ribu per kantong seberat 50 Kilogram di sini sangat jelas bahwa sudah ada perbuatan semaunya sendiri .


    Ketika awak media menanyakan ke beberapa warga masyarakat sekitar anehnya lagi bahwa penjual pupuk itu menahan kartu tani yang ada di desa Pasuruan dan sangat tidak di benarkan oleh undang undang papar warga masyarakat.

    Sampai berita ini di turunkan pada hari slasa kemarin salah seorang warga masyarakat telah membuat pengaduan ke pihak kepolisian terdekat Polsek Binangun dan pengaduan telah di terima ,dan warga masyarakat desa Pasuruan menuggu kabar proses selanjutnya .

    Dengan demikian penjual pupuk tersebut bisa terkena Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Jo Pasal 1 sub 3 (e) Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan/atau Pasal 21 ayat 1 Jo Pasal 30 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan/atau Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubdisi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 dan/atau Jo Pasal 4 ayat 1 huruf (a) Jo Pasal 8 ayat 1 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan dan/atau Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dan/atau Pasal 263 ayat 1 dan/atau ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 2 dan/atau 3 dan/atau 5 ayat 1 dan/atau 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

    (Shlh)



    Komentar

    Tampilkan

    Terkini