Breaking News

Deklarasi dan Pengukuhan Pengurus Cabang Himpunan Profesional Pengemudi Indonesia (HPPI) Kabupaten Kuningan Periode 2022-2027 yang dihadiri langsung Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH.,MH, bertempat di Aula Terminal Tipe A Kertawangunan, Jumat (01/04/2022).

 


KUNINGAN,- Untuk meningkatkan kualitas pengemudi transportasi darat, Ketua Himpunan Profesi Pengemudi Indonesia (HPPI) Provinsi Jawa Barat Eddy Suzendi, S.H melaksanakan kegiatan Deklarasi dan Pengukuhan Pengurus Cabang Himpunan Profesional Pengemudi Indonesia (HPPI) Kabupaten Kuningan Periode 2022-2027 yang dihadiri langsung Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH.,MH, bertempat di Aula Terminal Tipe A Kertawangunan, Jumat (01/04/2022).  







“ Saya atas nama pemerintah daerah kabupaten kuningan mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pimpinan pusat HPPI yang telah membentuk Organisasi HPPI Di Kabupaten Kuningan” ucap Bupati mengawali sambutannya.

Dimana bahwa HPPI merupakan wadah bagi para pengemudi untuk menyalurkan aspirasi maupun informasi-informasi yang berkaitan dengan profesi pengemudi, lanjutnya.

Dengan dibentuknya organisasi HPPI di Kabupaten Kuningan akan berdampak positif pada pembangunan Sumber Daya Manusia khususnya para pengemudi di Kabupaten Kuningan, sambungnya.

Bupati berharap agar HPPI mampu meningkatkan pengetahuan para pengemudi di bidang keselamatan transportasi jalan sehingga dapat menjadi Agent Of Change dalam mebangun budaya tertib lau lintas dan pemerintah kabupaten kuningan melalui dinas perhubungan sebagai penanggung jawab di bidang transportasi agar dapat melaksanakan pembinaan secara rutin kepada para pengemudi yang tergabung dalam HPPI untuk meningkatkan pengetahuan para pengemudi sehingga mampu menjadikan pengemudi yang berkeselamatan.

Pada kesempatan tersebut Ketua Himpunan Profesi Pengemudi Indonesia (HPPI) Provinsi Jawa Barat Eddy Suzendi, S.H menjelaskan tujuan dari HPPI yaitu untuk meningkatkan Profesionalisme para pengemudi melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan Pemerintah dan swasta. 

“Alhamdulillah HPPI sudah bekerja sama dgn beberapa lembaga pendidikan dan latihan juga dengan LSP, maupun LSK, MoU dengan Persatuan Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor PSMKB Kampung Rambutan Jakarta, dan Asosiasi Pendidikan Mengemudi Indonesia APMI di Bandung,” tegasnya.

Intinya, lanjutnya, para pengemudi ini sudah waktunya dikoordinir dan diinventarisir dengan database melalui wadah HPPI, untuk selajutnya bekerja sama dengan stakeholder.

“Dan para penentu kebijakan bahwa ada hak mereka untuk menjadi profesional masyarakat sudah membayar pajak kendaraan retribusi kir, dan tentunya ada yg dikembalikan Negara untuk keselamatan masyarakat didalam bertransportasi,” imbuhnya.

Selain itu juga, para pengemudi harus memahami apa arti dari Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) dan Jumlah Berat yang diizinkan (JBI). Namun menurutnya, selama pengemudi tidak paham dengan petunjuk yang tertulis di Buku Uji atau yang tercatat di tanda samping suatu kendaraan angkutan umum.

“Maka Overload dan overdimensi akan tetap menjadi masalah transportasi jalan,” tandasnya.

Dijelaskannya, catatan dan ketentuan di buku uji adalah suatu pedoman yang harus dipahami oleh setiap pengemudi yang mengoperasikan kendaraan, agar mereka bisa memahami berapa daya angkut maximum kendaraan yang di operasikanya.

“Dan bagaimana akibatnya kalau ketentuan yang sudah ditetapkan tersebut terhadap daya dukung jalan, terhadap kekuatan komponen dari kendaraan, dan dampak fatalitas yang bisa terjadi karena memaksakan kendaraan sarat dengan muatan berlebihan,” kata Eddy, S.H.

Baginya, ketentuan di dalam Buku Uji merupakan ketentuan yang wajib ditaati dalam pemuatan suatu barang dan kewajiban ini harus melekat dengan kode etik profesi sebagai seorang pengemudi Profesional.

Sebagaimana halnya Profesi Pilot dan Nahkoda, misal Profesi Nahkoda ketika kapal tersebut muatanya Overdraft atau Over Capacity, Nahkoda tersebut akan mendapat sanksi berat bahkan bisa dicabut kompetensinya sebagai Nahkoda jika mengetahui kalau muatanya overdraft atau over capacity.

“Tapi memaksakan untuk mengoperasikan kapalnya terlebih lagi kalau kapal tersebut mengalami musibah kecelakaan, pada saat berlayar sanksi berat akan didapat,” imbuhnya.

Dikatakannya, jadi seorang pengemudi Profesional harus memahami dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap muatan yang dibawanya, dan bisa menghitung perbandingan kekuatan daya angkut maximum kendaraan yang dioperasikan. “Dengan barang muatan yang diangkutnya ini merupakan PR dari HPPI sebagai organisasi Profesinya para pengemudi kedepan,” ujar Eddy, S.H.

Ia berharap agar seluruh pengemudi bergabung di Himpunan Profesi Pengemudi Indonesia (HPPI) agar para pengemudi tersebut masuk dalam database. “Untuk meningkatkan profesionalisme melalui edukasi yang dibiayai Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, Kota, karena para pelaku transportasi sudah bayar pajak kendaraan bermotor, KIR, pengembalian kepada masyarakat guna keselamatan Transportasi,” tutup Ketua Umum HPPI Provinsi Jawa Barat.

Hadir pada acara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan H. M. Mutofid, SH, MT, Ketua DPC Organda Kabupaten Kuningan, Pengurus HPPI Kabupaten Kuningan, para pengurus angkot, andes, bus, truk dan travel serta tamu undangan lainnya.(mulus/dedentomik)

No comments