Media Partner

Media Partner

Breaking News

Dinsos Kab. Bandung Sepakati MGP Hentikan Perusahaan-Perusahaan yang di Duga Melakukan Kecurangan Dalam Penyaluran Program BPNT


Bandung, patroli88investigasi.com – MGP Sepakati Dinsos Kab. Bandung hentikan beberapa perusahaan atas dugaan kecurangan dalam penyaluran program BPNT.

Sebelumnya, Robby Ambia Somantri selaku Ketua DPC Manggala Garuda Putih (MGP) Kab. Bandung menuturkan bahwa pada hari Rabu (15/12) para anggotanya akan menggeruduk Kantor Dinsos Kab. Bandung dan Kantor BNI Cabang Bandung.

" Aksi tersebut akan menyoroti program BPNT dengan menyampaikan aspirasi di depan publik yaitu ujuk rasa," ucapnya.

Aksi unjuk rasa tersebut yang di lakukan oleh MGP merupakan tindak lanjut terkait adanya indikasi penyelewengan anggaran dalam penyaluran BPNT di Kab. Bandung.

Selain itu juga MGP ikut mengawal BPNT di Kab. Bandung guna menyoroti dua hal, yaitu tentang data Penerima dan Penyelenggara Program.

Dari hasil penyampaian aspirasi di depan publik tersebut, akhirnya dilakukan audensi pada hari Rabu (15/12/21).

Adapun pada kesempatan tersebut turut hadir dari pihak Pemerintahan Kab. Bandung, diantaranya yaitu Sekdis Dinsos mewakili Kadinsos dan Kabid Fakir Miskin Dinsos Kab. Bandung, sedangkan dari MGP Kab. Bandung di wakili 3 orang prngurus, Dihadiri juga oleh Kabiro Investigasi DPP MGP Agus Satria dan Biro Hukum Ijudin Rahmat SH.

Dari hasil audensi, bahwa pihak Pemkab Bandung, Yakni Dinsos akan menghentikan sementara penyaluran program BPNT, dengan alasan akan melakukan pembenahan, serta pihak Dinsos dan MGP telah sepakat memberhentikan beberapa perusahaan yang sudah melakukan dugaan kecurangan dalam penyaluran program BPNT, diantaranya ; Cv. Putri Jaya, Cv. Berkah Rahayu Jaya, Cv. Mulya Jaya.

Robby anbia Somantri selaku Ketua DPC MGP Kab. Bandung menyampaikan bahwa " Kami akan terus mengawal hasil kesepakatan dengan pihak Dinsos, sejauh mana pihak dinas melakukan perubahan yang dimaksud demi menjadikan Pemkab Bandung lebih baik kedepannya".

Selanjutnya untuk para pelaku yang di duga telah melakukan KKN BPNT, Seperti mantan Kabid Fakir Miskin, Para Supplier, TKSK Kec. Cicalengka, Cikancung, dan Cimenyan yang telah melakukan pembiaran, Serta pihak yang telah menikmati hasil dari kecurangan dengan melakukan korupsi tentunya akan dilaporkan kepada pihak Aparat  penegak hukum yaitu Kejati Jabar.

" Selain itu kami akan mendesak Kadinsos untuk bertanggung jawab kepada Bapak Bupati dan Masyarakat Kab. Bandung yang di anggap telah lemah melakukan pembinaan terhadap bawahan dalam melaksanakan program BPNT," tandasnya.

(Red)

Tidak ada komentar