Breaking News

INSPEKTORAT PURBALINGGA TURUN KE SEKOLAH MONITORING PENGGUNAAN DANA BOS 2020


PURBALINGGA,patroli88investigasi.com_Penggunaan dana BOS  yang digunakan sekolah untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan penggunaannya diatur dalam Peraturan Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya agar pelaksanaannya tepat sasaran.

Pengawasan penggunaan dana BOS selain dipantau oleh Dinas Pendidikan, juga dipantau secara eksternal baik dari Instansi lain seperti Inspektorat Purbalingga, juga organisasi swadaya masyarakat.

Inspektorat Kabupaten Purbalingga, tahun ini menurunkan tim monitoring dan evaluasi  yang terdiri dari Dra. Budi Utami Eko Priyo S, S.H., Sri Rahayu, S.H., Nasum, S.E., Inanto Pratomo, S.E., M.Si. untuk turun langsung ke sekolah-sekolah.

Ditemui di SDN 2 Penaruban, Kecamatan Kaligondang pada Rabu, 6 April 2021 saat melakukan monev, dikatakan bahwa monev dilakukan sebagai tindaklanjut masukkan dari BPK sebelum BPK melakukan audit terhadap SPJ BOS.

" Secara umum sudah mengalami peningkatan kualitas dalam pengadministrasian BOS." kata Eko Priyo S.H.  salahsatu petugas.

Lebih lanjut, Dia mengatakan paling  banyak temuan  adalah pembayaran pajak yang terlambat. PPn yang seharusnya dibayar paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya, dan PPh paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sering dibayar pada  bulan-bulan terakhir.

Masih terkait pajak, pengadaan barang jasa dan modal yang pembeliannya menggunakan SipLah dimana setor pakak seharusnya dilakukan penyedia barang sering sekali sekolah telat menerima bukti setor pajak. Hal ini dapat disiasati, sebelum bukti setor pajak diberikan penyedia barang, harus ada dana yang ditahan sampai bukti setor pajak diterima, kata Sri Rahayu, S.H salah satu petugas monev.

Selain itu, banyak ditemukan pula papan informasi sebagai pelaporan penggunasn BOS pada masyarakat tidak diupdate keadaan sekarang.

Ruwiyo,S.Pd.,M.M Koorwilcam  Kaligondang menyambut baik program tersebut.

" Sekolah akan berusaha selalu tertib administrasi, tertib waktu dalam pembuatan SPJ BOS" Katanya.

Harapannya ke depan,  tertibnya pengadministrasian BOS di srkolah akan mendukung Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan predikat WTP lagi.

(Indra/ Ari W)

Tidak ada komentar